About intelijen indonesia
About intelijen indonesia
Blog Article
Pelibatan BIN dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat atau menciptakan vaksin sama sekali tidak mencerminkan agenda reformasi intelijen yang selama ini belum menunjukan progresivitas.
The views, views and positions expressed within just all posts are All those of your author by yourself and do not stand for Those people of your editors or of Ny University School of Law. The precision, completeness and validity of any statements made in just this informative article are usually not guaranteed. We settle for no legal responsibility for almost any errors, omissions or representations.
Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
This information will briefly retrace the heritage of Indonesia’s strategic intelligence dynamics since its inception and provide an Examination of the present position of political democratization in general and intelligence reform specifically soon after 1998.
Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.
Guidelines only minimally defend and improve the participation of marginalized groups or Many others struggling with discrimination in Culture.
Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau Di Sini setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.
[thirteen] One more version states which the seventeen October incident [as the primary open conflict between the military and civilian politicians] was induced by a session with the Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Discourse about the reactivation of Pam Swakarsa, a condition-sponsored militia, because of the Nationwide Law enforcement Main. Pam Swakarsa had a dark record through the 1998 upheaval to be a civilian unit assigned to attack university student protesters inside the streets. Perhaps activated to ignite and/or perpetuate horizontal conflict in grassroots communities.
Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
). Regulation No. 17 of 2013 on Societal Companies does not supply in-depth demands within the organizational framework. It only regulates that The manager of societal businesses shall be chosen based upon consensus and deliberation and shall include least one particular chairperson, just one secretary, and just one treasurer. (posting 29). The Regulation does not provide additional on the different levels of organization.
Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[one]
Public participation during this time was also found for a mere formality, with last minute invitations issued for employee unions and other stakeholders.